Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur, I Nyoman Giri Prasta, resmi mengadopsi kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas mereka, menandai komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan di Pulau Dewata. Langkah ini dimulai pada 4 Maret 2025 dan diharapkan dapat menginspirasi instansi pemerintah lainnya.
Pemilihan mobil listrik BYD Seal didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya. Harga mobil ini lebih terjangkau dibandingkan kendaraan dinas konvensional seperti Alphard yang biasa digunakan, sekaligus mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa penggunaan mobil listrik ini selaras dengan Peraturan Gubernur Bali yang mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di seluruh sektor pemerintahan, mulai dari perkantoran hingga DPRD, hingga tahun 2030. Hal ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Bali untuk menjadi provinsi yang ramah lingkungan.
Efisiensi Biaya dan Dampak Lingkungan
Penggunaan mobil listrik terbukti memberikan penghematan yang signifikan. Biaya operasional, terutama untuk bahan bakar, jauh lebih rendah. Perjalanan dari Jembrana ke Denpasar, misalnya, yang sebelumnya menghabiskan sekitar Rp300.000 untuk bahan bakar bensin, kini hanya membutuhkan sekitar Rp50.000 untuk pengisian daya listrik.
Meskipun perawatan mobil listrik relatif lebih mudah, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya (SPKLU). Pemerintah Provinsi Bali, dibantu PLN, sedang berupaya untuk memperbanyak titik SPKLU di seluruh wilayah Bali guna mendukung transisi ke kendaraan listrik.
Wakil Gubernur Giri Prasta menambahkan bahwa efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan utama. Penggunaan mobil listrik dapat memangkas biaya operasional hingga jutaan rupiah per tahun, dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang membutuhkan biaya bahan bakar yang lebih tinggi.
Langkah Awal Menuju Bali Ramah Lingkungan
Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali ini diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya di kabupaten/kota di Bali. Beberapa daerah telah mulai menggunakan mobil hybrid, namun transisi penuh ke kendaraan listrik masih perlu ditingkatkan.
Inisiatif ini tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Bali. Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, sehingga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat luas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan edukasi yang tepat, diharapkan transisi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Tantangan dan Solusi
Meskipun terdapat potensi penghematan biaya dan manfaat lingkungan yang signifikan, transisi ke kendaraan listrik di Bali masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas. Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam pembangunan SPKLU untuk memastikan aksesibilitas yang merata bagi pengguna kendaraan listrik.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diinformasikan tentang manfaat dan cara penggunaan kendaraan listrik, sehingga mereka dapat lebih percaya diri untuk beralih dari kendaraan konvensional. Program insentif dan kebijakan pendukung juga diperlukan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Bali dapat mewujudkan visinya sebagai provinsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal serupa. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
