Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap kasus korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dugaan korupsi ini terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kerugian negara yang ditimbulkan sangat fantastis.
Perhitungan sementara menunjukkan kerugian negara pada 2023 mencapai Rp 193,7 triliun. Jika pola korupsi ini berlangsung sejak 2018, total kerugian negara dalam lima tahun terakhir bisa mencapai hampir Rp 1 kuadriliun. Angka ini begitu besar sehingga sulit dibayangkan.
Mengenal Skala Kerugian Rp 1 Kuadriliun
Untuk memahami betapa besarnya Rp 1 kuadriliun, mari kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami: harga mobil. Kita akan menggunakan harga mobil Honda Brio varian termurah sebagai contoh.
Harga Honda Brio varian termurah saat ini sekitar Rp 170.400.000. Dengan Rp 1 kuadriliun (Rp 1.000.000.000.000.000), kita bisa membeli sejumlah mobil yang sangat banyak.
Jika kita bagi Rp 1 kuadriliun dengan harga satu unit Honda Brio, maka kita bisa mendapatkan sekitar 5.868.545 unit mobil. Bayangkan betapa banyaknya mobil tersebut!
Perbandingan dengan Populasi
Jumlah mobil tersebut jauh lebih banyak daripada populasi beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh, populasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut data BPS sekitar 4.179.333 jiwa.
Artinya, uang hasil korupsi tersebut cukup untuk membelikan satu unit Honda Brio untuk setiap warga DIY, dan masih akan tersisa jutaan unit lagi. Ini menunjukkan betapa besarnya kerugian yang diderita negara akibat kasus korupsi ini.
Implikasi dan Dampak Korupsi
Kasus korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang luar biasa, tetapi juga berdampak negatif pada berbagai sektor. Salah satunya adalah kepercayaan publik terhadap BUMN dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia juga bisa terdampak. Investasi asing dapat berkurang jika kasus korupsi seperti ini terus berulang dan tidak ditangani secara serius.
Langkah-langkah Pencegahan Korupsi
Untuk mencegah terulangnya kasus korupsi serupa, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Penguatan sistem pengawasan internal di BUMN dan KKKS.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi.
- Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.
- Pengembangan budaya integritas dan anti-korupsi di seluruh lapisan masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting betapa merugikannya korupsi bagi negara dan masyarakat. Pencegahan dan penindakan korupsi memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak.
Proses hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan agar masyarakat percaya bahwa pelaku korupsi akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, aset-aset hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke kas negara.
Ke depan, diharapkan pemerintah dan lembaga terkait dapat terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi untuk melindungi keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
